Serang, LPMWISMA.com – Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (KBM FEB) Unsera lakukan pelantikan pengurus yang diikuti dengan Upgrading dan Musyawarah Kerja (24/6). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini bertempat di Auditorium Lt. 6 Unsera dan dihadiri oleh seluruh mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa jurusan di FEB, BEM FEB, serta DPM FEB. Dengan Mengusung tema “Merekonstruksi Harmonisasi dan Sinergitas Demi Terwujudnya KBM FEBKIP-Vokasi yang Progresif”, acara ini diharapkan mampu menjadi stimulus dan bekal bagi para pengurusnya.
Upgrading yang menghadirkan Muhammad Hamzah, Demisioner Ketua MPM 2016-2017 sebagai pemateri menitikberatkan pada pemisahan kekuasaan di kampus (red. Trias Politika). Dalam pemaparannya ia mengungkapkan bahwa peran dan fungsi budgeting di DPM-U (Dewan Perwakilan Mahasiswa Unsera) tidak berjalan selama lebih-kurang tiga tahun. “Kenapa dikatakan tidak berjalan? Karena peran tersebut sepenuhnya diambil-alih dan dikelola oleh biro kemahasiswaan,” Ujar Hamzah dalam materi yang disampaikannya.
“Ketika Ormawa (Organisasi Mahasiswa) mengadakan kegiatan, mau proposalnya ditandatangani DPM-U atau tidak, itu tidak berpengaruh. Karena yang menentukan cair tidaknya anggaran adalah tergantung biro kemahasiswaan. Itu tugas dan prinsip DPM-U yang diambil-alih,” Tambahnya.
Dalam wawancaranya Hamzah menjelaskan bahwa sudah seharusnya DPM-U mengelola uang UKM yang diperuntukkan untuk kegiatan mahasiswa agar esensi budgeting tetap berada di ranah DPM-U. “Uangnya tetap dititipkan ke biro kemahasiswaan, tetapi secara administratif dan persetujuan adanya di DPM-U. Harusnya di setiap Raker (Rapat Kerja) periode baru, ada yang namanya rekapitulasi anggaran supaya lebih transparan mengenai uang mahasiswa larinya kemana. ” Jelasnya.
Menanggapi apa yang disampaikan Hamzah dalam Upgrading, Ghea Hadi Rizki selaku Ketua DPM-U mengatakan bahwa memang terkait pengelolaan dan kebijakan budgeting DPM-U masih dikendalikan biro kemahasiswaan. “Ini mengurangi esensi pembelajaran dari komisi budgeting di legislatif jika mengacu pada miniature state yang sesungguhnya. Dan sampai sekarang kita (red. DPM-U) belum mendapatkan rincian data keuangan UKM yang dikelola biro kemahasiswaan,” Kata Ghea ketika diwawancarai via chat senin malam.
Ghea mengharapkan untuk kedepannya komisi budgeting di legislatif bisa sesuai dengan tupoksinya. “Saya rasa dengan adanya kunjungan banding untuk memperdalam pengelolaan anggaran menjadi gerbang awal DPM-U agar bisa mengontrol penuh dana UKM. Mudah-mudahan hal ini mendapat respon baik dari biro kemahasiswaan dan jajarannya.” Tutupnya. (LPM Wisma/Nd)
Editor : Dwi