BEM UNSERA Terancam Dibekukan, Transparansi Dana Jadi Sorotan

Serang, Wismanews.com – Keberadaan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Serang Raya (UNSERA) saat ini berada di ujung tanduk. Isu mengenai pembekuan BEM yang menjadi perbincangan hangat di kalangan Organisasi Mahasiswa. Beredarnya informasi tersebut sejak Jumat, 15 Agustus 2025. Hingga saat ini pihak kampus belum memberikan kejelasan, sehingga isu ini menjadi tanda tanya bagi BEM sendiri.

Isu-isu yang beredar mengenai pembekuan BEM berkaitan dengan dugaan ketidaktransparanan pengelolaan dana. Mahasiswa menduga adanya ketidaksesuaian laporan keuangan. Namun, kebenaran isu ini belum dapat dipastikan karena pihak kampus belum memberikan pernyataan resmi. Akibatnya, muncul berbagai spekulasi yang memperkeruh situasi.

Ketua BEM UNSERA, M. Qolby Yusuf, menanggapi isu tersebut merupakan upaya memperlemah peran BEM.

“Ada isu-isu atau indikasi bahwa lembaga mencoba memperlemah peran BEM hari ini. Perihal isu BEM tidak transparan bagi saya itu adalah alibi atau dalih lembaga karena ketakutan mereka terhadap gerakan BEM di UNSERA. Kalau mereka bilang bahwa BEM tidak transparan, maka coba buka secara transparan uang masuk keluar yang terjadi pada biro keuangan UNSERA atau kelembagaan yang ada UNSERA,” ungkapnya pada Sabtu (16/8).

Selain itu, Qolby menyoroti bahwa selama ini BEM sering kali tidak mendapatkan dukungan penuh dari lembaga kampus. Pemberian anggaran yang minim membuat banyak program kerja tidak berjalan.

“Kegiatan yang terjadi hari ini banyak yg tidak di support oleh lembaga karena alasan minimnya anggaran yang tersedia, serta banyak agenda BEM yang tidak disepakati oleh lembaga karena kekurangan anggaran dan terlalu banyak tuntutan kepada BEM, jadi secara garis besarnya ini hanyalah dalih yang dibuat untuk memecah belah mahasiswa di bawah agar tidak satu tarikan lagi dengan BEM,” jelasnya.

BEM menegaskan harapannya bahwa mahasiswa harus tetap menjaga peran lembaga di kampus. BEM dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) memiliki hubungan erat dengan himpunan serta Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Jika kebijakan kemahasiswaan tidak berpihak pada mahasiswa, maka pihak lain hanya akan memposisikan mereka sebatas penyelenggara acara.

Kondisi tersebut berpotensi melahirkan keapatisan yang berkepanjangan dan mematikan semangat kritis mahasiswa. Tanpa adanya lembaga yang lantang menyuarakan keresahan, hal ini sama saja dengan bentuk pembungkaman.

(Red/LPMWisma)

Reporter: Red

Editor: Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *