Serang, Wismanews.com – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah provinsi di Pulau Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terus menimbulkan dampak yang masif. Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Rabu, 10 Desember 2025 menunjukkan peningkatan signifikan pada jumlah korban jiwa dan kerusakan infrastruktur.
Berdasarkan pembaruan data yang dirilis BNPB, total korban meninggal dunia akibat bencana di tiga provinsi tersebut telah mencapai ratusan jiwa, dengan sejumlah orang lainnya masih dinyatakan hilang.
“Rekapitulasi umum hasil pencarian dan pertolongan korban. Pada hari ini, 10 Desember 2025, untuk korban meninggal dunia bertambah 5 jasad yang ditemukan, dari jumlah 964 jiwa korban meninggal dunia pada hari Selasa, 9 Desember 2025. Pada hari ini menjadi 969 jiwa dengan ditemukannya tambahan 2 korban di Langkat, Sumatera Utara, dan 3 korban di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sehingga total 969 jiwa meninggal dunia,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dikutip dari CNBC Indonesia.
Seiring dengan terus bertambahnya korban jiwa, BNPB kini memprioritaskan penyaluran bantuan dan logistik ke posko-posko pengungsian yang menampung ratusan ribu warga. Terkait upaya pemenuhan kebutuhan dasar di posko pengungsian, BNPB memastikan logistik disalurkan tanpa hambatan.
“Kami pastikan tidak ada keterlambatan distribusi logistik yang ada di Posko,” tutur Abdul Muhari saat konferensi pers yang digelar secara virtual, dikutip dari Kompas.com.
Sementara tim darurat fokus pada korban, upaya pendataan kerusakan juga dimulai sebagai persiapan menuju fase pemulihan. Bencana ini telah meluluhlantakkan ribuan properti, mendorong Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merencanakan tahapan pemulihan pasca-darurat.
“Sekarang kan masih tanggap darurat. Nanti ada masa transisi, habis itu baru rekonstruksi pembangunan. (Dimulai awal tahun?) Ya mudah-mudahan tergantung BNPB karena sekarang baru keluar SK Gubernur karena tanggap darurat itu sekarang baru diperpanjang sampai tanggal 22,” jelas Dirjen PKP Fitrah Nur, dikutip dari detikproperti.
Meskipun status tanggap darurat telah diperpanjang, upaya difokuskan pada pembersihan material longsor, pencarian korban hilang, dan penyaluran logistik. Bencana ini diharapkan menjadi pengingat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk berkomitmen pada pemulihan ekologis dan membangun kembali permukiman yang lebih tangguh di masa depan.
(Red/LPMWisma)
Reporter: Red
Editor: Nisa