Serang, LPMWisma.com — Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Serang Raya (UNSERA), telah membuat pemberitahuan tentang wacana mereka mengenai adanya penyelenggara pemilihan umum di tingkatan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRODI) yang nantinya akan dikembalikan kepada seluruh masing-masing mahasiswa di program studi tersebut. Dalam hal ini, pemilihan pimpinan akan sama sistemnya dengan pemilihan Presiden Mahasiswa (PRESMA) seperti yang di sampaikan oleh Ketua Umum DPM UNSERA 2024-2025, Abdul Salam.
“Hasil diskusi kita dari DPM dan BEM UNSERA, bahkan ada PRESMA juga hadir, coba saya sampaikan apa indikator yang bisa kita tuangkan untuk periode hari ini. Jadi baru sedikit yang kita kaji, dimana Musjur (Musyawarah Jurusan) itu diganti ke PUMAS (Pemilihan Umum Mahasiswa), nah yang di mana nanti ketika pemilihan Ketua Umum itu sama halnya di fakultas Universitas. Si Ketua Umum nanti yang bakal jadi calon-calon Ketua Umum , dipilih langsung sama mahasiswa dengan jurusannya. Contoh misalkan, saya sendiri dari Teknik Informatika kan HIMATIF. Nanti calon Ketua Umum HIMATIF yang dipilih itu, semua mahasiswa teknik informatika bukan hanya pengurus dan anggota, begitu. Jadi begitu kenapa ada wacana untuk PUMAS itu.” Ungkapnya pada saat diwawancarai pada (17/01/2025).
Ia juga menambahkan “Iya sama seperti pemilihan PRESMA. Nggak jauh beda.”
Abdul juga menyatakan bahwa wacana ini bertujuan untuk menyelaraskan masa periodisasi di seluruh HIMAPRODI.
“Diperiodesasi ini agak kurang, gak barengan. Jadi kita tuh nggak berbarengan masa menjabat itu. Ada yang ketika dilantik itu bulan apa, tapi beresnya bulan apa. Sedangkan, kalau di fakultas itu kan kita berbarengan. Contoh saya itu kan kemarin di tahun kemarin dilantik di bulan Mei, jadi mau nggak mau nanti besok di bulan Mei lagi tahun ini, tahun 2025. Nah kalau misalkan di HIMAPRODI itu nggak. Jadi gimana musyawarah jurusannya. Contoh, misalnya jurusan mereka itu kemarin di Desember, berarti mereka nanti beresnya di Desember lagi dan yang lain sama, Agustus berarti Agustus lagi. Nah ini jadi salah satunya indikator kita buat menselaraskan,” Jelasnya.
Abdul juga menambahkan bahwa, inisiatif ini muncul dari keresahan mahasiswa terkait sistem musyawarah jurusan yang selama ini digunakan. Wacana ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan mahasiswa non-organisasi dalam proses pemilihan.
“Contohnya kayak teman-teman UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa). Beberapa UKM yang nggak ikut organisasi kemahasiswaan, contohnya di HIMAPRODI. Ini ada keresahan juga ternyata, kayak misalkan “Kenapa sih, kita ini cuman menerima jadinya aja”. Contoh misalkan HIMAPRODI, kan bertanggung jawab kepada seluruh mahasiswa di jurusan prodinya. Nah tapi hari ini, kenapa ketika ada satu pimpinan kita enggak bisa memilih?,” ungkapnya.
Namun, perubahan sistem ini masih dalam tahap kajian. DPM bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNSERA baru-baru ini mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Kerja (RAKER) untuk membahas sejumlah indikator penting, seperti periodesasi, kaderisasi, dan birokrasi organisasi. Hasilnya, konsep ini akan melalui uji publik terlebih dahulu untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa umum dan organisasi mahasiswa (ORMAWA).
“Kami dari pihak Universitas, penanggung jawab tertinggi nih di ORMAWA UNSERA. Baik saya di DPM Universitasnya ada PRESMA di BEM Universitasnya. Kita punya kebijakan tertinggi, bukannya kita mau absolut secara kebijakan, artinya kita punya tanggung jawab lebih nih di atas. Nah, nantinya kita kaji secara matang di atas ketika memang dirasa sudah bisa disampaikan dibawah. Nanti kita bakal adakan pertemuan forum. Jadi nanti kita bawakan regulasinya, nanti kita sosialisasikan ke teman-teman eksekutif misalnya di HIMAPRODI dan BEM-nya. Kita sampaikan, kita punya wacana seperti ini, ini gambaran konsepan-nya, teman-teman nanti sekiranya pandangannya seperti apa. Nanti kita kolaborasikan tuh pandangan dari eksekutif sama yang gak ikut organisasi.” tegas Abdul.
Ia juga menambahkan bahwasannya jika nantinya terdapat HIMAPRODI yang tidak setuju dengan sistem baru ini, mereka selaku DPM akan tetap mempertimbangkan aspirasi dari mereka. Namun, perlu diingat bahwa sifatnya bukan keputusan final, melainkan kajian awal. Semua masukan akan dikolaborasikan sebelum ditetapkan dalam regulasi.
Keputusan akhir dari wacana ini akan melalui beberapa tahapan, termasuk forum diskusi antara DPM, BEM, dan perwakilan HIMAPRODI. “Nanti ketemu tuh kesimpulannya. Bisa nggak? kalau misalkan bisa ya alhamdulillah, kalau misalnya nggak bisa, berarti kan perlu ada kajian lagi. Jadi, bisa lebih matang lagi” tutupnya.
Secara teknis, sistem baru pemilihan pimpinan di tingkat HIMAPRODI yang diwacanakan ini, tidak dapat dikatakan berjalan serempak di hari yang sama. Abdul mengatakan “Gimana penyelenggara aja, dari teman-teman KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang melaksanakan. Kalau kita hanya menuangkan konsep regulasi aja, tapi pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan itu, di KPU-nya aja.”
Dengan adanya wacana ini, diharapkan dapat menciptakan sistem organisasi mahasiswa khususnya di UNSERA sendiri, yang lebih inklusif dan terintegrasi. Namun, pelaksanaan ide ini masih menunggu proses lebih lanjut, termasuk penyesuaian regulasi di tingkat Universitas.
(Red/LPM Wisma)
Reporter: Red
Editor: Red