Serang, Wismanews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mulai merambah lingkungan perguruan tinggi melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di sejumlah kampus, seperti Universitas Hasanuddin (UNHAS), IPB University (IPB), dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Keterlibatan kampus dalam program tersebut memunculkan beragam respons, mulai dari dukungan terhadap penguatan gizi nasional hingga kritik mengenai potensi pergeseran fungsi perguruan tinggi.
Di UNHAS, program MBG disebut tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga diarahkan sebagai pusat pengembangan riset dan pemberdayaan produk lokal. Rektor UNHAS, Jamaluddin Jompa, menyebut kampus siap menjadi pusat unggulan MBG di Indonesia Timur.
“UNHAS siap menjadi center of excellence MBG di wilayah timur Indonesia. Prinsip nasionalisme harus hadir, semua produk diupayakan buatan lokal, termasuk ompreng hingga kendaraan operasional,” tegasnya pada (06/05) dikutip dari kumparan.com.
Selain itu, Jamaluddin juga menilai seluruh fakultas di lingkungan kampus dapat terlibat dalam pelaksanaan program MBG, mulai dari bidang pangan, kesehatan, peternakan, hingga teknologi.
Sementara itu, IPB University mulai menyiapkan pembangunan dapur MBG di sekitar kawasan kampus. Ketua Dewan Guru Besar IPB, Alim Setiawan Slamet, menyebut pembangunan dapur dilakukan secara bertahap dan direncanakan mulai berjalan pada Mei 2026.
“Kalau di IPB, InsyaAllah mungkin Mei, kesatu. Dan mungkin nanti berikutnya di Juni,” kata Alim dikutip dari detik.com.
Keterlibatan IPB dinilai selaras dengan fokus kampus pada bidang pangan, pertanian, dan gizi. Keberadaan dapur MBG disebut dapat menjadi ruang pembelajaran berbasis praktik bagi mahasiswa sekaligus sarana penelitian terkait keamanan pangan dan rantai pasok bahan pangan lokal.
Di sisi lain, masuknya dapur MBG ke lingkungan kampus memunculkan penolakan dari kalangan mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB melalui unggahan Instagram resminya menilai program tersebut belum layak dipaksakan selama masih terdapat berbagai persoalan dalam implementasi MBG secara nasional.
“Tolong jangan paksakan jika masih ada 1.242 orang yang keracunan makan bergizi gratis. Jika masih ada ratusan triliun anggaran pendidikan yang direalokasi untuk makan bergizi gratis. Jika masih ada 1.720 SPPG yang ditutup karena tidak sesuai dengan standar operasional. Jika masih ada puluhan SPPG yang masih dimiliki oleh kepentingan partai politik dan oligarki,” tulis pernyataan BEM KM IPB dalam unggahan Instagram-nya pada (07/05) dikutip dari detik.com.
BEM KM IPB juga menilai perguruan tinggi seharusnya tetap berfokus pada pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat, bukan menjadi pelaksana teknis program pemerintah. Kritik tersebut menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas mengenai batas keterlibatan kampus dalam program sosial berskala nasional.
Meski menuai pro dan kontra, keterlibatan kampus dalam program MBG menunjukkan semakin luasnya peran perguruan tinggi dalam menjawab persoalan sosial di masyarakat. Program ini diperkirakan akan terus berkembang seiring dorongan pemerintah kepada perguruan tinggi untuk ikut membangun SPPG di berbagai daerah.
(Nisa/LPMWisma)
Editor: Nisa